Menurut data yang dikeluarkan Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris, dari 108 izin itu, 37 dikategorikan sebagai izin militer dan 63 izin non-militer yang mungkin mencakup peralatan telekomunikasi untuk digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
"Secara total, saat ini terdapat 345 izin penjualan senjata ke Israel, termasuk izin yang dikeluarkan sebelum 7 Oktober," bunyi laporan tersebut, seperti dikutip dari
Middle East Monitor pada Rabu (12/6).
Dikatakan bahwa tidak ada izin yang dicabut ataupun ditolak selama sembilan bulan perang. Bahkan ada 185 permohonan ekspor senjata yang masih menunggu perizinan.
Koordinator media Kampanye Melawan Perdagangan Senjata (CAAT), Emily Apple mengkritik laporan tersebut karena tidak mengungkapkan nilai atau rincian senjata apa yang dipasok, melainkan hanya jumlah lisensi yang dikeluarkan.
“Rilis data ini seharusnya menjawab kepentingan politik dan publik dalam penjualan senjata ke Israel. Angka yang dirilis tidak sesuai karena tidak memberikan rincian peralatan yang diekspor atau nilainya,” kata Apple.
Sejumlah badan internasional dan kelompok kampanye Inggris telah menegaskan bahwa penggunaan peralatan militer Israel di Gaza, yang mengakibatkan kematian puluhan ribu warga Palestina, berisiko melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam kriteria hukum Inggris untuk memutuskan apakah akan menangguhkan izin ekspor senjata.
Nilai izin ekspor senjata yang disetujui Inggris ke Israel adalah 42 juta poundsterling (Rp873 miliar) pada tahun 2022. Angka untuk keseluruhan tahun 2023 diperkirakan akan dipublikasikan akhir pekan ini.
Pemerintah Inggris telah menjual senjata dan komponen militer senilai lebih dari 570 juta poundsterling (Rp11,8 triliun) ke Israel sejak tahun 2008.
BERITA TERKAIT: