Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (15/7), Sogavare menegaskan bahwa pakta kepolisiannya dengan China tidak menimbulkan ancaman bagi Pasifik.
Dia mendesak agar Barat dapat menghormati keputusan Solomon dan tidak mengobarkan ketegangan regional dengan kekhawatiran mereka yang berlebih.
"Para kritikus harus menghormati kedaulatan dan hak kami untuk membuat keputusan sendiri," tegasnya, seperti dimuat
The Defense Post. PM Solomon itu mengklaim pakta kepolisian akan membantu mencegah terulangnya kerusuhan anti-pemerintah pada November 2021, yang menghancurkan sebagian besar distrik Pecinan di ibu kota Honiara.
"Kami sudah cukup menderita karena celah keamanan ini," ujar Sogavare.
Selama perjalanannya ke China awal pekan ini, PM Sogavare telah menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk pakta kepolisian yang memungkinkan Beijing memperluas kehadiran polisinya di negara berkembang Pasifik itu hingga 2025.
Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru telah menyatakan kegelisahan tentang rencana tersebut dan mendesak Beijing agar merilis lebih banyak detail untuk meredakan kekhawatiran.
BERITA TERKAIT: