Ditegaskan, Malaysia Tidak Buka Kantor Pemerintah di Afghanistan

Klarifikasi ini muncul setelah foto pertemuan antara penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi dan penasehat khusus Afghanistan untuk Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, yakni Ahmad Azam Ab Rahman, diunggah di Twitter pada Minggu (20/2).

Foto-foto itu diunggah di akun juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Abdul Qahar Balkhi. Bersamaan dengan foto itu, ditulis juga keterangan bahwa Ahmad Azam telah membahas soal meningkatkan bantuan kemanusiaan, transparansi, keuangan Islam, dan meningkatkan hubungan dengan Muttaqi.

"Pak. Dato HJ Ahmad Azam Ab Rahman mengatakan sebuah penerbangan yang membawa asisten rakyat Malaysia akan tiba di Kabul pada 23 Februari 2022, dan mereka akan membuka kantor di Kabul untuk kohesi bantuan dan kerjasama ekonomi,” tulis Balkhi di Twitter.

Namun menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengkonfirmasi bahwa Ahmad Azam berada di Kabul dan mengklarifikasi bahwa kantor tersebut bukan kantor pemerintah.

"Kantor baru yang disebutkan dalam tweet itu sebenarnya mengacu pada pembukaan kantor baru oleh Global Peace Mission (GPM), bukan kantor pemerintah Malaysia," kata juru bicara itu, seperti dimuat Channel News Asia.

Ahmad Azam sendiri adalah ketua GPM. Menurut situs webnya, GPM adalah yayasan perwalian yang didirikan sebagai gerakan yang memprotes deklarasi perang oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Afghanistan setelah peristiwa 11 September 2001.

Disebutkan bahwa setelah Afghanistan diserbu pada awal Oktober 2001, yayasan tersebut telah mengerahkan bantuan kemanusiaan dan medis untuk membantu para korban perang.

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mengkonfirmasi bahwa penerbangan bantuan kemanusiaan tersebut akan berangkat dari Bandara Subang pada hari Selasa (22/2).

Menurut cuitan juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Muttaqi meminta Malaysia untuk menemukan pasar untuk herbal medis Afghanistan dan buah kering melalui koridor udara untuk membantu Afghanistan mengembangkan ekonominya.

Di sisi lain, Malaysia belum mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Kelompok itu merebut kembali Afghanistan pada Agustus 2021 setelah penarikan militer AS dan Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) menyusul kesepakatan 2020.

Pada bulan Januari tahun ini, pemerintah Malaysia mengatakan sedang menunggu untuk melihat sikap yang diambil terhadap pemerintah Taliban di Afghanistan oleh badan-badan internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebelum memutuskan sikapnya sendiri.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin, dikutip oleh kantor berita nasional Bernama mengatakan bahwa Malaysia belum memutuskan untuk mengakui pemerintah Taliban, dan mengambil pendekatan yang hati-hati.

"Untuk saat ini tidak ada indikasi untuk mengakui pemerintah Taliban dan kami tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa," tegasnya.