Peneliti CISS: Setelah Sindrom Perang Vietnam, Kini Amerika Dibayangi Munculnya Sindrom Perang Afghanistan

Kegagalan Washington di Afghanistan telah memicu reaksi keras dari masyarakat AS, dan kemungkinan besar dapat memicu gelombang baru keletihan perang, sentimen anti-perang, dan skeptisisme terhadap pemerintah di dalam masyarakat Amerika.

Sun Chenghao, asisten peneliti Center for International Security and Strategy (CISS), Universitas Tsinghua mengungkapkan hal itu dalam tulisannya yang dimuat media pemerintah China Global Times, Senin (23/8).

Pernyatan Sun merujuk pada evakuasi tergesa-gesa yang dilakukan militer AS terhadap personelnya yang menurutnya telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan korban sekunder bagi rakyat Afghanistan.

Sun mencatat, meskipun pemerintahan Biden telah berulang kali menekankan bahwa penarikan AS bukanlah alasan kekalahan Afghanistan, penarikan pasukan yang tidak diperhitungkan masak-masak telah menjadikannya sasaran kritik publik.

"Secara kebetulan, durasi perang di Afghanistan mirip dengan Perang Vietnam, keduanya berlangsung sekitar 20 tahun. Dan kegagalan AS dalam kedua perang itu layak untuk direnungkan oleh anak cucu," ujarnya.

Sun mengungkapkan bahwa setelah Perang Vietnam berakhir, banyak orang Amerika menderita 'Sindrom Perang Vietnam', sebuah istilah yang awalnya merujuk pada penyakit yang diderita beberapa veteran, seperti neurasthenia dan kerusakan saraf.

Belakangan sindrom tersebut secara bertahap berkembang, merujuk pada perbedaan pandangan kedua pihak tentang masalah perang, kecurigaan militer Amerika memasuki perang asing, mentalitas anti-perang, dan kecurigaan pemerintah dalam masyarakat Amerika.

"Meskipun sentimen ini sampai batas tertentu menghilang dari waktu ke waktu, hal itu masih terus membentuk kebijakan luar negeri AS hari ini," kata Sun.

Kegagalan Washington di Afghanistan kemungkinan juga dapat memicu sindrom baru di AS, 'Sindrom Perang Afghanistan'.

Washington memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan atas runtuhnya pasukan pemerintah Afghanistan. Selama 20 tahun terakhir, Washington telah menyediakan senjata dan peralatan yang unggul kepada tentara Afghanistan, tetapi sebagian besar justru melupakan unsur penting dari pelatihan tempur, menurut Sun.

"AS telah terlalu menekankan pengajaran keterampilan taktis infanteri. Tetapi gagal mengembangkan kemampuan tempur komprehensif pasukan pemerintah Afghanistan," lanjutnya.

Apa yang dilakukan AS telah membuktikan bahwa meskipun militernya memiliki kemampuan operasional yang kuat di luar negeri, sulit untuk membangun mekanisme jangka panjang untuk menjaga stabilitas sesuai dengan kondisi lokal.

Sindrom Perang Afganistan' nantinya akan membuat Biden melanjutkan tradisi penggunaan militer yang hati-hati yang menentukan kebijakan era Obama.

"Ini akan menggantikan fist diplomacy berdasarkan kekuatan keras dengan value diplomacy yang menekankan kekuatan lunak," kata Sun.

Karena situasi di Afghanistan masih sangat tidak pasti, penarikan pasukan AS akan berdampak lebih besar pada perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini, menurutnya, dapat menyebabkan kebangkitan ekstremisme dan terorisme.

Dalam hal ini, AS tidak akan sepenuhnya mengadopsi isolasionisme. Sebaliknya, ia masih akan secara aktif menerapkan strategi intervensi, memainkan peran yang tidak konstruktif, dan campur tangan di Afghanistan.

Tentunya, itu akan memanfaatkan sekutu dan mitra regional untuk mencapai tujuan strategisnya di kawasan.

Namun begitu, pergeseran sumber daya strategis AS dari Timur Tengah dan Eropa ke kawasan Indo-Pasifik tidak akan berubah, menurut Sun.

Selain mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri AS, 'Sindrom Perang Afghanistan' juga akan sangat membentuk persepsi sekutu dan mitra Washington tentang AS.

Bagi Sun, pidato pengalihan kesalahan Biden baru-baru ini tentang apa yang telah terjadi di Afghanistan hanya akan memperkuat pandangan negatif dunia tentang AS sebagai negara adidaya yang tidak dapat diandalkan.  

"Sekutu dan mitra regional juga akan menilai kembali kredibilitas komitmen keamanan AS. Semua ini akan membatasi kemauan dan kemampuan AS untuk melancarkan operasi militer di luar negeri di masa depan," demikian pendapat Sun.