Wakil direktur departemen informasi dan pers kementerian luar negeri Rusia, Nikolai Lakhonin, mengatakan, tindakan tidak bersahabat pemerintah Inggris adalah contoh nyata dari rencana sebenarnya mengenai kebijakannya di jalur Rusia, khususnya, jalannya menuju kegiatan destruktif dalam hubungan bilateral.
"Kami menyatakan bahwa setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris Raya telah memperkuat penggunaan instrumen sanksi, termasuk untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam kampanye anti-Rusia," kata Lakhonin, dalam pernyataannya seperti dikutip dari
Tass, Selasa (10/8).
Pada 10 Desember 2020, Inggris memberlakukan sanksi pribadi terhadap tiga politisi Rusia atas dugaan upaya melanggar hak-hak komunitas LGBT di Republik Chechnya. Selanjutnya, pada tanggal 26 April, empat belas warga negara Rusia terkena sanksi baru antikorupsi internasional Inggris atas kasus pengacara Sergei Magnitsky.
Rusia memandang Inggris terlalu ikut campur atas urusan dalam negeri negara lain.
"London begitu mudahnya 'menunjuk' mereka yang dianggap bertanggung jawab dan memberikan hukuman. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencampuri urusan dalam negeri negara asing dan memberikan tekanan pada sistem peradilan Rusia," kata Lakhonin.
Sebagai tanggapan atas apa yang dijatuhkan Inggris terhadap beberapa pejabat Rusia, maka Moskow pun memberlakukan sanksi terhadap beberapa pejabat Inggris yang terlibat dalam kegiatan anti-Rusia. sanksi diberikan berupa menolak masuk ke wilayah Rusia.
“Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari otoritas Inggris dan atas dasar prinsip timbal balik, pihak Rusia telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap sejumlah warga negara Inggris yang secara aktif terlibat dalam kegiatan anti-Rusia. Mereka ditolak masuk ke Federasi Rusia," kata Lakhonin.
BERITA TERKAIT: