Dalam sebuah wawancara bersama radio Europe 1, Darmanin mengungkapkan bahwa fitnah dan kritik terhadapnya adalah upaya untuk melemahkan pemerintah.
“Saya adalah target dari fitnah. Saya tidak ingin orang lain ikut dituduh, bahkan musuh terburuk saya pun jangan sampai menjadi korban dari perburuan yang saya alami hari ini," kata Darmanin kepada radio Europe 1, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (17/7).
Sementara itu, Sophie Patterson-Spatz yang menggugat Darmanin, mengatakan Darmanin telah memperkosanya pada 2009 setelah dia meminta bantuannya untuk menghapus catatan kriminal saat Darmanin menjadi seorang pejabat hukum di partai sayap kanan utama Prancis.
Darmanin mengakui ada hubungan seksual di antara mereka, tetapi dia bersikeras bahwa itu adalah hubungan yang terjadi atas dasar suka sama suka dan kesepakatan. Sama sekali bukan perkosaan.
Tuduhan terhadap Darmanin dijatuhkan pada tahun 2018, tetapi awal tahun ini seorang hakim banding di Paris memerintahkan penyelidikan untuk dibuka kembali. Pekan lalu, ribuan orang memprotes pengangkatannya itu
Darmanin diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri Prancis pada Senin (6/7).
Dalam surat terbuka yang diterbitkan di Le Monde pada hari Rabu, 91 feminis dan aktivis Prancis mengatakan perombakan kabinet mewakili "perubahan politik anti-feminis" di Prancis.
Sementara itu, Macron pada hari Selasa mengatakan, Darmanin pantas menerima anggapan tidak bersalah dan mengatakan tidak ada yang harus diadili ‘di jalan’ atau melalui media sosial.
"Jika seseorang dituduh dan kemudian dihakimi, tanpa asas praduga tak bersalah, maka dia menjadi korban pengadilan jalanan," ujar Macron dikutip dari
Reuters, Selasa (14/7) lalu.
Presiden Emmanuel Macron secara kontroversial mempromosikan mantan menteri anggaran dan bintang sayap kanan itu ke posisi penting dalam perombakan kabinet pada minggu ini, dan keputusannya itu telah membuat geram kaum feminis.
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin, yang dituding telah memperkosa seorang wanita, mengatakan dirinya telah menjadi korban ‘perburuan’ kontroversi atas penunjukannya sebagai menteri oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. 
