Begitu penegasan yang dibuat oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya saat memenuhi undangan anggota parlemen Selandia Baru yang mendukung separatis Papua pada Jumat (21/12).
"Ini adalah momen bersejarah, kesempatan berharga bagi kita untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Papua dengan sebenar-benarnya" jelas Tantowi seperti keterangan yang diterima redaksi.
Didampingi Frans Albert Yoku, intelektual Papua yang sekarang menjadi penasehat khusus Kemenpolhukam, beserta dua staff KBRI, yakni atase pertahanan, Kol Inf Iwan Suryono dan Kordinator Fungsi Politik, Elleanora Tambunan serta staff dari Kementerian Luar Negeri, Jovanka Siahainenia, Tantowi Yahya diterima oleh empat anggota parlemen Selandia Baru.
Dalam kesempatan itu, turut mendampingi satu orang anggota Dewan keturunan Indonesia, Marja Lubeck dan dua orang staff dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.
Tantowi memulai pertemuan dengan menjelaskan secara faktual sejarah reintegrasi Papua kedalam NKRI yang sah, final, mengikat dan mengikuti hukum Internasional.
Reintegrasi Papua kedalam NKRI sendiri diputuskan oleh PBB melalui resolusi no 2504 tahun 1969. Tidak ada lagi yang bisa di perdebatkan.
Terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak disorot dunia, Tantowi mengakui hal itu. Dan untuk itu, pemerintah saat ini sedang menyelesaikannya secara bersungguh-sungguh.
Lebih lanjut Tantowi juga menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua otoritas terkait untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu tersebut secara transparan dan segera.
"Hanya saja karena kompleksitas yang ada, penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan," jelas politisi Partai Golkar ini.
Tantowi menekankan, pendukung aktivis Kemerdekaan Papua di luar negeri bergerak dengan informasi yang salah dan dibelokkan dan ini telah banyak merugikan Indonesia.
"Kami ini korban dari berita yang salah, dipelintir bahkan hoax yang terus disiarkan oleh pendukung separatis tersebut dalam rangka menyudutkan Indonesia" sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Frans Yoku yang telah banyak berbicara tentang Papua di Forum-Forum Internasional menegaskan bahwa mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat Papua di luar negeri tidak mewakili mewakili siapa-siapa di Papua.
"Mereka bukan mewakili kami karena mereka sendiri bukan lagi warga negara Indonesia," tegas Yoku.
"Kami senang di Papua, kami bangga daerah kami terus dibangun dengan kecepatan tinggi, hak-hak kami diperhatikan dan dilindungi. Bantu kami dengan program-program peningkatan kapasitas, bantu kami agar lebih pintar dan lebih maju. Bukan ajak kami untuk merdeka," tuturnya.
[mel]
Reintegrasi Papua ke NKRI merupakan hal yang sah dan final. 
.jpeg)
