Pembubaran dilakukan untuk membuka putaran baru pemilihan umum di wilayah tersebut.
Gubernur Jammu dan Kashmir Satya Pal Malik mengumumkan pembubaran melalui pernyataan pers pada Rabu malam (21/11).
Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi (BJP) telah menarik diri dari pemerintahan koalisi di negara bagian itu pada bulan Juni lalu dengan alasan memburuknya keamanan, yang mengarah ke kontrol langsung oleh pemerintah federal.
Dikabarkan
Channel News Asia, partai-partai politik yang menentang BJP mengatakan keputusan untuk membubarkan majelis itu bertujuan mencegah mereka dari bergandengan tangan untuk menuntut klaim kekuasaan di wilayah tersebut.
Kashmir India diketahui telah dilanda pemberontakan selama 29 tahun terakhir.
New Delhi menuduh Pakistan melindungi gerilyawan anti-India. Tuduhan itu dibantah oleh Islamabad.
Pakistan, sama halnya seperti India, mengklaim seluruh Kashmir.
[mel]
BERITA TERKAIT: