Myanmar Bangun Pangkalan Militer Di Tanah Rampasan

AI menunjukkan bukti berupa citra foto satelit yang menunjukkan foto sebelum dan sesudah aksi 'meratakan tanah' yang dilakukan militer Myanmar tahun lalu.

Militer Myanmar diduga me­mang sengaja mengancam, merusak dan mengusir warga etnis minoritas Rohingya pergi dari wilayah pemukiman mereka di Rakhine untuk memuluskan rencana militer membangun pangkalan militer baru.

Dalam citra satelit, nampak sejumlah wilayah sedang mengalami pembangunan infrastruk­tur jalan dan landasan pacu.

"Apa yang kita lihat di Rakhine adalah perampasan lahan oleh militer dalam skala besar-besa­ran. Pangkalan-pangkalan baru didirikan bagi aparat keamanan yang sama yang sudah melaku­kan kejahatan kemanusiaan ter­hadap Rohingya," tegas Direktur Respons Krisis AI, Tirana Has­san, dikutip Reuters.

Militer Myanmar memang su­dah banyak diberitakan melaku­kan tindakan pengusiran dan pembakaran rumah-rumah milik warga Rohingya sejak pertenga­han tahun lalu.

Pemerintahan Myanmar pun bungkam mengenai tuduhan dan bukti yang diberikan AI, kemarin.

Sebelumnya, pejabat pemerin­tah daerah Rakhine menyebut la­han yang 'dibuldozer,' yang dulu merupakan pemukiman etnis Ro­hingya, akan dibangun desa-desa baru bagi warga Rohingya yang dipulangkan dari Bangladesh.

Reuters dan AFP belum dapat mengonfirmasi laporan ini karena Myanmar sangat menutup akses informasi mengenai situasi di Rakhine, terutama sejak ben­trokan kembali pecah di negara bagian itu pada Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Arakan Roh­ingya (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine. Mereka mengklaim menjalankan aksinya untuk membela hak Rohingya yang selama ini tersiksa di tengah mayoritas penduduk Buddha.

Tidak berselang lama setelah serangan tersebut, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan ARSA dari tanah Rakhine. Namun, militer tak hanya menumpas ARSA, tapi juga membunuh warga etnis Rohingya dan membakar rumah-rumah mereka.

Akibat rangkaian bentrokan itu, sekitar 100 ribu nyawa melayang, sementara lebih dari 700 ribu orang Rohingya lainnya mengungsi ke Bangladesh.

Myanmar dan Bangladesh sudah menyepakati perjanjian pemulangan Rohingya yang harusnya dilaksanakan sejak Januari lalu. Namun, proses repatriasi ini terhambat karena warga etnis Ro­hingya sendiri tak mau dipulang­kan tanpa jaminan keamanan.

Amnesty International meya­kini Myanmar tengah membentuk ulang kawasan Rakhine yang dahulu ditinggali etnis Rohingya demi mengakomodasi aparat keamanan dan penduduk di luar etnis Rohingya. Cara itu dipandang efektif agar etnis Rohingya tidak mau kembali. ***