Dalam sebuah pernyataan pihak militer Myanmar yang diposting di Facebook, mereka mengklaim telah mewawancarai ribuan penduduk desa yang mendukung bantahan atas terjadinya kekerasan oleh militer terhadap etnis Rohingya.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa penduduk desa sepakat bahwa pasukan keamanan tidak menembak penduduk desa yang tidak bersalah, tidak melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan, tidak menangkap, memukul dan membunuh penduduk desa, tidak mencuri perak, emas, kendaraan atau binatang dari penduduk desa, tidak membakar masjid, tidak mengancam, menggertak dan mengusir penduduk desa, serta tidak membakar rumah.
Pihak militer Myanmar justru mengklaim bahwa semua tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh "teroris" dari dalam kelompok Rohingya itu sendiri. Militer Myanmar pun mengklaim bahwa ratusan ribu orang yang melarikan diri melakukannya karena mereka diinstruksikan untuk melakukannya dan mengkhawatirkan para teroris.
Menanggapi laporan tersebut, Amnesty International mengatakan bahwa laporan tentara tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan fakta. Organisasi hak asasi tersebut manusia meminta pencari fakta PBB untuk diizinkan masuk ke wilayah tersebut dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya.
Sejauh ini, akses media ke daerah Rakhine Myanmar di mana kekerasan terjadi juga diketahui sangat dibatasi. Perjalanan yang diizinkan pun dikontrol ketat.
Krisis Rohingya menjadi sorotan karena lebih dari setengah juta orang minoritas minoritas Rohingya tanpa kewarganegaraan telah melarikan diri dari Myanmar sejak Agustus kemarin karena kekeraan yang terus meningkat yang dilakukan oleh militer Myanmar. Demikian seperti dimuat
BBC.
[mel]
BERITA TERKAIT: