Inggris: Harusnya Tak Ada Pos Perbatasan Dengan Irlandia Utara Pasca Brexit

Pernyataan pemerintah Inggris tersebut dituang dalam sebuah makalah terbaru yang mencoba untuk menyelesaikan salah satu aspek paling kompleks dalam proses Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Tercatat ada sekitar 30.000 orang melintasi perbatasan 500 km setiap hari tanpa pemeriksaan bea cukai atau imigrasi. Karena itulah, negosiator harus mencari cara untuk memperketat kontrol tanpa menimbulkan ketegangan di wilayah yang mengalami gejolak berdarah selama beberapa dekade sebelum kesepakatan damai di tahun 1998.

Sebagai bagian dari serangkaian makalah yang diharapkan oleh Perdana Menteri Theresa May akan mendorong perundingan dengan Uni Eropa, pemerintah pada hari Selasa menggarisbawahi visinya untuk sebuah perbatasan "tanpa goncangan" tanpa "infrastruktur perbatasan fisik dan pos perbatasan".

Mei juga mengatakan bahwa Inggris akan mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa dana Uni Eropa untuk proyek perdamaian di Irlandia Utara setelah meninggalkan blok tersebut pada bulan Maret 2019 dan seterusnya, untuk mencegah bangkitnya kekerasan antara Protestan pro-Inggris dan nasionalis Irlandia Katolik.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Irlandia mengatakan bahwa hal itu tepat dan membantu. Iranlia juga siap untuk mencapai banyak kemajuan untuk melanjutkan pembicaraan ke depannya.

"Melindungi proses perdamaian sangat penting dan tidak harus menjadi tawar-menawar dalam negosiasi," katanya speerti dimuat Reuters.

Inggris mengatakan bahwa pihaknya ingin mempertahankan Common Travel Area, sebuah pakta yang memungkinkan pergerakan bebas antara Inggris dan Irlandia untuk warga Inggris dan Irlandia, dan mengenalkan pengaturan 'pedagang terpercaya' baru untuk membantu perusahaan besar. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil akan dibebaskan dari proses pabean.

Perbatasan adalah satu dari tiga isu prioritas yang harus dipastikan Uni Eropa harus ditangani selama putaran pembukaan perundingan sebelum beralih ke hubungan masa depan Inggris dengan blok tersebut.

Dua putaran pertama pembicaraan perceraian di Brussels telah membuat kemajuan terbatas dan Inggris ingin mendorong mereka maju dengan menerbitkan dokumen yang menguraikan visinya untuk hubungan masa depan.

Proposal Inggris untuk Irlandia Utara sesuai dengan sebuah makalah tentang peraturan bea cukai pasca-Brexit yang digariskan pemerintah pada hari Selasa, yang menyarankan agar tidak memiliki batas bea cukai atau memperkenalkan cek pabean yang 'sangat ramping'. [mel]