Ia meminta kongres untuk mengubah kriteria terkait dengan individu maupun perusahaan yang menerima dana dari pemerintah untuk mengungkapkan aset mereka secara terbuka.
Dimuat
Reuters, Nieto memprioritaskan kepemimpinannya untuk mendorong terbentuknya undang-undang anti-korupsi yang lebih ketat.
Namun di sisi lain, pemerintahannya juga tak sepi kritik, terutama yang menyebut bahwa Nieto bersikap lemah terhadap korupsi di negara Amerika Selatan itu.
Sebelumnya, anggota parlemen dari Partai Revolusioner Institusional (PRI) yang juga merupakan partai di mana Nieto bernaung, juga telah menolak paket rancangan undang-undang tersebut.
Dalam paket kebijakan tersebut, salah satu poinnya adalah kewajiban bagi individu maupun perusahaan yang menerima dana dari pemerintah untuk mengungkapkan aset mereka secara terbuka. Dengan demikian, politisi dan pejabat publik lainnya harus mengungkapkan aset mereka, termasuk pajak dan potensi konflik kepentingan.
Penasihat hukum presiden, Humberto Castillejos menjelaskan bahwa keputusan veto itu diambil bahwa dalam rancangan undang-undang itu mencakup terlalu luas, termasuk di antaranya adalah warga negara biasa dan warga negara asing.
Sebagai gantinya, Nieto berencana meminta Kongres untuk bertemu di sesi luar biasa demi membahas perubahan tersebut.
Ini adalah kali pertama Nieto menggunakan hak vetonya sejak menjabat di kursi nomor satu Meksiko tahun 2012 lalu.
[mel]
BERITA TERKAIT: