Dalam pernyataan yang dikeluarkan Rabu (17/6), Amnesty menekankan bahwa pemerintahan Presiden Thein Sein kerap melakukan ancaman, pelecehan, dan bahkan kurungan penjara untuk mengintimidasi media menjelang pemilihan umum Myanmar. Pemilihan umum itu sendiri dijadwalkan akan digelar pada akhir Oktober atau awal November tahun ini.
Amnesty membeberkan bahwa sepanjang tahun lalu saja pemerintah Myanmar telah mengintensifkan pembatasan terhadap kebebesan berekspresi. Sejak setahun terakhir, setidaknya ada 10 pekerja media yang dipenjara karena melaksanakan tugasnya.
Pembatasan pada kerja media, menurut Amnesty, merupakan tindakan yang menghambat laju reformasi demokrasi yang digaungkan oleh negara tersebut.
Perlu diketahui, pada taghun 2011 lalu, pemerintah Myanmar yang menggantikan kepemimpinan junta militer telah berjanji untuk menegakkan rencana reformasi demokrasi.
Namun demikian, seperti dimuat
Press TV, belum ada komentar lebih lanjut dari pemeirntah Myanmar terkait kritik tersebut.
[mel]
BERITA TERKAIT: