Pada tahun 2013 lalu tercatat, pengadilan Tiongkok menangani setidaknya 5.272 terkait sengketa mulai dari perceraian, hak milik properti, hingga hak asuh anak yang melibatkan warga negara Tiongkok dengan pasangannya non-Tiongkok. Jumlah tersebut meningkat 26 persen dari tahun sebelumnya.
Menurut hakim ketua departemen sipil di bawah pengadilan tinggi Tiongkok, Zhang Yongjian, peningkatan kasus tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat turut memicu meningkatnya pernikahan warga Tiongkok dengan warga negara asing.
Namun ia menggarisbawahi, meningkatnya kasus semacam itu menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat Tiongkok soal hukum penikahan dengan warga negara asing demi menghindari sengketa bila hubungan mereka tidak berjalan baik.
"Kita memiliki budaya yang berbeda dan sistem hukum dari negara lain," kata Zhang sambil menambahkan bahwa perjanjian pra-perkawinan atau pemahaman atas isu-isu tertentu harus dicapai sebelum hari pernikahan.
Seorang hakim pengadilan Tiongkok Han Mei mencontohkan, di banyak negara Barat termasuk Inggris dan Amerika Serikat misalnya, pasangan yang tidak diberikan hak asuh atas anak pasca perceraian tidak lagi dianggap sebagai wali. Aturan tersebut berbeda dengan yang diterapkan oleh Tiongkok.
"Kita sering menangani kasus-kasus di mana ibu Tiongkok yang bercerai dan tidak mendapatkan hak asuh anak, membawa anak-anaknya kembali ke Tiongkok, hal itu menurut hukum tidak diperbolehkan jika perceraian di lakukan di negara Barat. Sang ayah yang berkewarganegaan asing bisa saja mengajukan banding ke pengadilan dan mengklaim bahwa sang ibu telah menculik anak-anaknya," jelasnya seperti dikabarkan
China Daily (Sabtu, 30/8).
Di luar masalah hak asuh anak, sengketa lainnya yang juga marak bermunculan adalah hak properti dan penanganan perceraian.
[mel]
Di tengah pembangunan ekonominya, Tiongkok saat ini rupanya menghadapi peningkatan sengketa keluarga yang melibatkan pasangan warga negara Tiongkok dan non-Tiongkok. 
BERITA TERKAIT: