Misalnya kecaman datang dari pemerintah Barat dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Gedung Putih. Mereka mengeluarkan statement bahwa larangan Twitter telah menggerogoti demokrasi dan kebebasan berbicara.
Sebelumnya Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan (Sabtu, 22/3) menyebut bahwa situs jejaring sosial Twitter hanya sarana untuk melakukan pembunuhan karakter.
"Twitter telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan karakter sistematis dengan beredarnya informasi yang diperoleh secara ilegal, catatan palsu dan dibuat dari hasil penyadapan," begitu pernyataan dari kantor perdana menteri Erdogan, seperti dilansir dari
Reuters (Minggu, 23/3).
Ya, memang dalam beberapa pekan terakhir telah banyak beredar rekaman audio yang dirilis melalui lewat Twitter hampir setiap hari yang diduga percakapan telepon antara pejabat pemerintah dan pengusaha terkait dugaan korupsi.
Pemerintah Turki beralasan bahwa pemblokiran situs tersebut sebagai langkah perlindungan. Namun pasca pemblokiran Twitter, banyak orang melaporkan mengalami kesulitan dalam mengakses internet secara keseluruhan.
"Kami percaya bahwa sikap ini merusak citra merek dari perusahaan yang bersangkutan dan menciptakan kesan yang tidak adil dan tidak akurat dari negara kita. Namun, langkah-langkah serupa telah dilakukan di negara-negara lain dengan alasan yang sama untuk mencegah pelanggaran hak pribadi dan ancaman terhadap keamanan nasional," tambah pernyataan dari kantor Erdogan.
[rus]
BERITA TERKAIT: