Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangladesh, Kazi Rakibuddin Ahmad, pada Jumat (20/12) mengatakan sekitar 50.000 tentara akan mulai disebar pada 26 Desember.
"Pasukan militer akan dikerahkan di seluruh negeri sejak 26 Desember hingga 9 Januari," ujar Ahmad, sebagaimana dikutip
The News International (Sabtu, 21/12).
Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan pemerintah dengan pihak oposisi dan sekutu partai berkuasa yang memboikot pemilihan legislatif.
Sejak akhir Oktober, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan sekutunya telah menggelar protes menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Pihak pemerintah menganggap aksi ini sebagai langkah untuk menciptakan pemilu yang netral. Namun, Hasina menolak untuk menerima tuntutan mundur itu.
Seperti pada Kamis lalu (19/12), setidaknya 118 demonstran ditahan dalam operasi gabungan oleh polisi di tengah serangkaian blokade jalan yang dilakukan oleh pihak oposisi, terutama dari Partai BNP.
[ian]
BERITA TERKAIT: