DPRD Tolak Usulan Jokowi-Ahok Jadikan 3 BUMD Go Public

LAPORAN:

Senin, 26 Agustus 2013, 16:22 WIB

DPRD Tolak Usulan Jokowi-Ahok Jadikan 3 BUMD <i>Go Public</i>

gedung dprd dki/net

DPRD DKI Jakarta menolak usulan Pemprov DKI untuk memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tiga BUMD tersebut adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di bidang properti, PD Sarana Jaya di bidang pertanahan, serta Bank DKI di bidang perbankan dan permodalan. Padahal Pemprov ingin menjadikan tiga BUMD tersebut go public dan menjadi 'raja' dibidangnya masing-masing.

"Sepertinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti PMP kepada PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI ada yang setuju dan tidak setuju. Ini masalah tafsiran-tafsiran DPRD saja," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Dana yang dibutuhkan oleh masing-masing BUMD adalah sebesar Rp 900 miliar untuk Bank DKI, Rp 1,4 triliun untuk PT Jakpro dan Rp 130 miliar untuk PD Sarana Jaya. Kendati demikian, Basuki tidak mau memaksakan agar dana tersebut segera diturunkan kepada masing-masing perusahaan. Sekalipun draftnya sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2013.

Agar DPRD menyetujui anggaran PMP tersebut, Basuki berjanji akan meningkatkan APBD DKI tahun 2014 sebesar Rp 65 triliun. Sehingga pembahasan mengenai PMP akan ditunda dulu untuk sementara waktu.

"Tapi tahun depan baru kita bicarakan lagi. Kita yakinlah, para anggota dewan pasti setuju. Kita yakin kalau tahun depan APBD bisa mencapai Rp 65 triliun, pasti dewan setuju untuk membantu," jelasnya.

Dalam APBD Perubahan, DPRD menyetujui PMP untuk PT Jakpro hanya sebesar Rp 600 miliar. PMP untuk Bank DKI justru meningkat menjadi Rp 1,45 triliun. Dan PMP untuk PD Sarana Jaya Belum diketahui akan disetujui atau tidak.

"Saya tidak tahu berapa PMP untuk PD Sarana Jaya. Tapi kita tidak setuju kalau dikasih uang kerohiman untuk PKL Tanah Abang sebesar Rp 10 juta per meter. Enak saja, bukan tanah kamu. Gila kan. Itu kan bisa Rp 2,5 triliun, mendingan bikin 200 blok. 20 ribu orang bisa tinggal di situ, dagang apa pun laku di bawah," paparnya. [rus]