Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengaku sangat berharap tidak ada satu pihak pun yang menggelar mobilisasi massa besar-besaran alias people power pasca pengumuman perhitungan suara Pemilu 2019 pada tanggal 22 Mei nanti.

Terlebih people power itu digelar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah hanya karena ada pihak yang tidak terima dengan hasil pengumuman dari KPU itu.

"Kita harap tanggal itu (22/5) tidak ada aksi yang melanggar hukum," katanya dalam acara buka puasa bersama di kediaman dinasnya, Jalan Widya Chandra, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Acara bukber ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, para pimpinan DPR RI, MPR RI, DPD RI, para menteri, serta pimpinan lembaga.

Ditegaskannya jika ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, maka tindakan itu bukan hanya melanggar hukum, tapi bisa dianggap sebagai perbuatan yang makar.

"Salam dari Panglima (TNI) dan Kapolri, salam perdamaian dan jangan makar," pungkasnya.

Perlu diketahui, perbuatan makar diatur dalam Pasal 104 KUHP. Orang yang melanggar pasal itu diancam dengan hukuman mati.