Data elektrifikasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Provinsi Kepulauan Riau kurang jelas.

Sebab, basis elektrifikasi itu masih belum jelas apakah basisnya desa atau kecamatan.

“Kementerian ESDM ataupun PLN menyampaikan data elektrifikasi misalnya 75 persen, tetapi nyatanya tidak seperti itu,” sorot anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliana Paris usai pertemuan dengan mitra kerja terkait, di Batam, Kepri, belum lama ini.

Politisi PAN itu kemudian mencontohkan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang disebut elektrifikasinya 100 persen. Namun nyatanya masih banyak dusun-dusun yang belum teraliri listrik.

"Mungkin karena daerah kepulauan, itu biasanya PLN hanya membuat daerah yang sudah ada tiang-tiang listriknya, sisanya hanya menyambung. Karena kalau belum sama sekali ada tiang listriknya, merupakan pekerjaan yang agak berat bagi PLN. Nah mungkin harus ada pembicaraan antara PLN dengan Kementerian ESDM," tukasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (8/5).

Saat ini tenaga energi baru terbarukan (EBT) sudah diserahkan oleh kementerian ESDM ke PLN. Itu artinya, daerah kepulauan bisa tidak perlu lagi memakai tiang listrik tetapi menggunakan tenaga matahari.

"Kalau ingin elektrifikasi daerah kepulauan itu bisa 100 persen, maka harus menggunakan energi matahari," saran politisi dapil Sulawesi Selatan itu. [ian/***]