Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Komisi V Pantau Progres 7 Kapal Tol Laut

| Jumat, 04 Mei 2018, 10:34 WIB
Komisi V Pantau Progres 7 Kapal Tol Laut

Foto: Humas DPR

Komisi V DPR memantau progres penyelesaian tujuh kapal yang dipesan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dari ketujuh kapal yang dipesan, satu di antaranya telah siap diserahterimakan, sementara keenam kapal lainnya telah mencapai 92 persen dan diharapkan selesai awal tahun 2019.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR, Muhidin Mohamad Said usai meninjau proses penyelesaian tujuh kapal di Galangan Kapal PT. Steadfast Marine, Jalan Khatulistiwa Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat, Senin (30/4). Peninjauan ini dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua, Lasarus.

Di galangan tersebut, Kemenhub memesan tujuh unit kapal tipe 2000 GT dan 1200 GT. Anggarannya untuk per unit kapal 2000 GT sekitar Rp 73 miliar. Sedangkan kapal 1200 GT antara Rp53-54 miliar per unitnya.

Proses pembuatan tujuh kapal tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Komisi V DPR meminta komitmen perusahaan untuk menjamin kualitas dan keselamatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pembuatan kapal.

"Kami minta komitmen perusahaan terkait kualitasnya dan keselamatannya, karena bagaimanapun juga kapal ini akan melayani masyarakat, membawa penumpang dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. Karena itu diharapkan mampu menjamin dari sisi keamanan dan juga dari sisi ketepatan waktu penyelesaian," tegas Muhidin.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa kunjungan Komisi DPR ke galangan kapal ini dalam rangka mendukung program tol laut dari pemerintah.

"Dengan selesainya tujuh kapal pesanan Kemenhub ini akan mendukung kelancaran pelayanan di kawasan timur Indonesia dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya," tegasnya.

Kondisi ini diharapkan Muhidin dapat memperkuat fungsi tol laut, terutama untuk distribusi barang dan mengurangi disparitas harga antar daerah.[wid/***]










1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)