Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ngider, BURT DPR Butuh Dukungan Masyarakat Untuk Gedung Baru

| Kamis, 26 Oktober 2017, 12:28 WIB
Ngider, BURT DPR Butuh Dukungan Masyarakat Untuk Gedung Baru

Foto: Humas DPR

Rencana pembangunan gedung DPR yang akan dimulai tahun depan menjadi isu utama kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim kunjungan spesifik BURT DPR Elva Hartati saat sosilisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2014-2019. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh masyarakat, akademisi,dan jajaran Pemprov Sumatera Barat di Padang, Rabu (25/10).
 
Menurut Elva, gedung baru DPR penting dan mendesak sebab kantor anggota di Nusantara I sudah melebihi daya tampung. Kapasitas sesuai rencana hanya 800 orang, kini dihuni lebih dari 3 ribu orang.
 
Untuk itulah sosialisasi dilakukan dengan mendatangi ke provinsi-provinsi, termasuk pertemuan dengan akademisi, LSM, ormas Muhamadiyah yang merupakan ujung tombak penyampai aspirasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat nantinya tidak berpikir negatif kepada DPR dan percaya dengan pembangunan gedung tersebut.
 
Selain itu, lanjutnya, alasan membangun gedung, karena saat ini kondisinya sudah retak dan sudah berapa kali disuntik. "Untuk itu pula, masyarakat diharapkan bisa mendukung. Apalagi pembangunan gedung itu akan kita serahkan semua kepada pemerintah yakni Kementerian PUPR, mulai dari desain maupun anggaran,” jelasnya dengan menambahkan bahwa anggaran pembangunan sudah disetujui Menteri Keuangan.
 
Hal yang sama disampaikan anggota BURT dari Fraksi PDI Perjuangan, Rendy M Affandy Lamadjido, meski pembangunan Gedung DPR bukanlah hal yang mutlak, namun kodisi gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung beban. "Belum lagi banyak tamu yang datang, sejumlah staf dan tenaga ahli serta dokumen seberat 2 sampai 3 kg. Jangan sampai nanti kalau terjadi insiden, baru kita memikirkan gedung baru," ujarnya.
 
Rendy mengatakan, pembangunan gedung baru bukan milik anggota DPR, bukan milik partai tetapi milik bangsa dan negara dan bisa menjadi monumen yang menciptakan kewibawaan lembaga ini.

"Saya melihat gedung ini desainnya sangat berwibawa yang bisa mengakomodasi 34 provinsi dan kurang lebih 400 ribu kabupaten," jelasnya.[wid/***]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)