Pemerintah janganlah terjebak kesia-siaan implementasi APBN 2018 sehingga mengakibatkan tidak adanya perubahan terhadap wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 
Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, Bidik Misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun merupakan program sosial kesejahteraan yang termuat pada APBN 2018. Program sosial untuk kesejahteraan ini harus terbebas dari stigma tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pileg Pilpres 2019.

"Untuk menghalau stigma tersebut, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana, namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, sehingga memang terbukti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4 persen sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional," urai anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin dalam rilis tertulisnya, Kamis (26/10).
 
Legislator Sulawesi Selatan daerah pemilihan II ini memberi peringatan ini lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasi akan memfokuskan belanja untuk mengatasi kemiskinan dengan perluasan PKH mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan JKN sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi.

"Ini program bagus namun bila terjadi penyelewengan di lapangan akibat kontrol yang lemah, maka akan terjadi stagnasi kualitas pembangunan manusia Indonesia," jelasnya.
 
Akmal menekankan, penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah tahun 2018, perlu diprioritaskan terhadap petani dan nelayan. Sebab sebaran angka kemiskinan masih didominasi kelompok masyarakat ini.

Angka program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 283,7 triliun, naik 3,65 persen dibanding anggaran dalam APBN-P tahun ini juga harus terbebas dari stigma politisasi APBN dengan membuktikan bahwa program tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

"Saya berharap, implementasi APBN 2018 bukan sekedar bertujuan jangka pendek apalagi hanya kepentingan tahun politik semata. Secara esensi bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat harus dibuktikan dan merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah untuk membuktikannya," pungkas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.[wid]