Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Progres Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Sudah 96 Persen

| Selasa, 10 Oktober 2017, 10:41 WIB
Progres Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Sudah 96 Persen

Anton Sukartono Suratto/Humas DPR

Kabar baik perihal pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Jogyakarta di Kulon Progo sudah mencapai 96 persen dari total lahan yang direncanakan seluas 587 hektare.

Begitu diinformasikan Wakil Ketua Komisi V DPR Anton Sukartono Suratto di sela Kunjungan Kerja Spesifik dan pertemuan dengan Bupati Kulon Progo, Senin (9/10).
 
Menurut Anton, pembangunan Bandara di Kulon Progo sepatutnya mendapat dukungan semua pihak terutama Komisi V DPR mengingat kapasitas Bandara Adisucipto saat ini kurang memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan KP.1164/tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.
 
Lokasi yang dipilih berada di Kecamatan Temon antara Pantai Congot dan Pantai Glagah meliputi Desa Palingan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran dan Desa Glagah.
 
"Pada tahap pertama akan dibangun terminal penumpang seluas 130.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 15 juta penumpang per tahunnya. Dengan landasan pacu sepanjang 3.250 meter dan area parkir pesawat berkapasitas hingga 35 pesawat. Pembangunan tahap I ini ditargetkan selesai pada Maret 2019," jelas politisi Partai Demokrat ini.
 
Direktur Utama Angkasa Pura I (AP I) Yogyakarta, Danang S Baskoro mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR selama ini, kerja sama semua pihak dan masyarakat Kulon Progo sehingga progres pembebasan lahan sudah sangat baik, tersisa hanya 4 persen yang dalam proses penyelesaian.
 
"Kami termotivasi untuk segera membereskan ketersediaan lahan. Untuk pembangunan Bandara Kulon Progo PT. AP I menyiapkan Investasi Rp.10 triliun dan ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Bandara Kulon Progo akan dikembangkan sejalan dengan misi PT. AP I mewujudkan konsep "airport city" di Yogyakarta. Memadukan bandara dengan kawasan logistik, industri serta wisata dalam satu kawasan ekonomi terpadu," harapnya.[wid/***]

 
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)