Komisi XI DPR mengapresiasi ekonomi Pulau Dewata Bali tumbuh sebesar 5,87 persen pada Triwulan II tahun 2017. Angka ini cukup tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang hanya 5,01 persen.
 
Perekonomian Provinsi Bali dinilai sangat baik. Hal ini terbukti dari banyaknya transaksi tunai dan non-tunai pada sektor pariwisata.
 
Meskipun perekonomian naik di atas rata-rata nasional, tetap masih ada beberapa kendala dalam pengendalian inflasi oleh kelompok volatile food di Propinsi Bali.

Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR Heri Gunawan dalam pertemuan dengan Bank Indonesia, OJK, Bank BNI, dan Bank BTN di Bali, Senin (21/8) lalu.
 
Salah satu kendala pengendalian inflasi yaitu adanya alih fungsi lahan. Dahulu ada pertanian di Bali yang terkenal bernama subak, sekarang lahan tersebut alih fungsi menjadi tempat pariwisata. Sementara kebutuhan pangan makin hari makin bertambah.

"Alih fungsi lahan pertanian ke pariwisata musti diwaspadai karena di satu sisi ada kesenjangan atau ketimpangan," jelas Heri.
 
Selain kurangnya lahan petanian, penyediaan tenaga kerja di sektor pertanian juga kurang diminati karena banyak yang beralih ke pariwisata. Sehingga ketergantungan supply dari luar Bali sangat besar dan menyebabkan harga bergejolak.

Rantai pemasaran distrubusi yang relatif panjang dan akses jalan yang kurang mendukung juga menjadi kendala dalam supply bahan baku dari luar Bali.
 
Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Regional 3 Bank Indonesia Firmanzah mengatakan telah melakukan beberapa langkah untuk melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Bali seperti pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota.
 
"Saat ini Provinsi Bali telah dibentuk TPID di seluruh kabupaten dan kota yaitu terdiri dari satu TPID Propinsi Bali dan sembilan TPID kabupaten dan kota, selain itu Pimpinan Daerah Bali juga telah menandatangani komitmen untuk sepakat mengarahkan segala daya upaya sesuai tugas dan wewenang untuk mengendalikan inflasi tersebut," papar Firmanzah.
 
Ke depan TPID Provinsi Bali diharapkan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi maupun melalui SKPD terkait.

"Kebijakan musti dibatasi dan harus ada sinergi dari pihak BI, OJK dan TPID aktif melakukan rapat teknis sehingga dapat memperbaiki Provinsi Bali ke depannya," tutur Heri.[wid/***]