pemerintah selayaknya menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji. Pasalnya, berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat.
 
"Tahun 2017 ini, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi (risti) mencapai 65 persen, satu kloter yang berangkat itu 450 peserta sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat, itu sangat sangat kurang," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena usai meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/8).
 
Semakin meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi, menurut  Ermalena perlu diidukung permintaan Kemenkes dengan melakukan deteksi dini pada setiap calon jemaah yang mau diberangkatkan sebagai upaya peventif.
 
"Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji, diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik," jelasnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani juga menekankan pentingnya penambahan tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji, di saat meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi.
 
"Kami akan terus meminta pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji yang ingin berangkat," tegasnya.

Selain pendampingan tenaga kesehatan, politisi partai Nasdem ini juga meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) untuk menyampaikan aturan maupun tata cara dalam menjalankan ibadah haji.
 
"Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji baik dalam menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena banyak ditemukan jemaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele tetapi ini penting, toilet yang kotor kan juga sumber penyakit " jelasnya.
 
Yang menjadi sorotan Irma lainnya yaitu mengenai katering untuk jemaah haji yang sering kali basi. Irma meminta pemerintah untuk membuat sanksi tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
 
"Dengan cuaca ekstrem di sana mereka kan butuh asupan makan, kalau basi bagaimana, kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera, sanksi tegas ya bukan sanksi administrasi," pungkasnya mengingatkan.[wid/***]