Tim Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Selasa (8/8) lalu.

Begitu tiba di kantor Gubernur Bali, rombongan hanya diterima oleh kepala Dinas (kadis) Perindustrian dan Perdagangan Bali. Akhinya tim Komisi VI langsung meninggalkan kantor kegubernuran, dengan alasan gubernur dan wakil gubernur Bali tidak ada di tempat.
 
"Ini bisa dibilang pelecehan karena DPR sudah mengirim surat ke Gubernur Bali dan siap menerima kunjungan Komisi VI," kecam Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal kepada Parle dengan raut wajah kecewa.
 
Padahal, lanjut Hekal, tim Komisi VI sudah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan gubernur Bali, tapi nyatanya hanya diterima oleh kadis Perindustrian dan Perdagangan Bali.
 
"Kalau kita diterima oleh Kadis atau Sekda ya itu tidak ada gunanya. Karena mereka hanya mendengarkan dan sekedar melaporkan saja, tidak dapat mengambil keputusan. Jadi tidak pantaslah rombongan Komisi VI diterima oleh kadis. Komisi VI menolak pertemuan yang diwakili oleh kadis, karena ini pelecehan lembaga dan mereka tidak dapat mengambil keputusan," tegas Hekal.

Sikap yang sama diutarakan anggota Komisi VI, Lili Asdjudiredja yang sangat kecewa karena kepentingan ini bukan hanya kepada DPR semata, tapi juga kepentingan pemerintahan daerah. Pasalnya, Bali ini merupakan sorotan dunia atau mata dunia dengan daya tarik pariwisatanya.

"Kita ini pejabat negara yang harus dilayani dalam rangka pengembangan sesuai dengan bidang Komisi VI khususnya BUMN. Karena bagaimana pun punya pengaruh yang besar," ucap politisi Golkar ini.

Akibat kejadian ini, Komisi VI akan menindaklanjuti dengan mengundang Mendagri bahkan mengundang gubernur yang bersangkutan untuk memberikan alasan yang tepat.
 
"Jangan dengan alasan gubernur dan wakil gubernur menemui masyarakat. Masyarakat yang mana, tidak bisa dengan alasan seperti itu," tandas Lili menambahkan.[wid/***]