Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

144 Kartu KIS "Dibuang", Dewan Minta JNE Bertanggung Jawab

Laporan: | Rabu, 26 Juli 2017, 00:50 WIB
144 Kartu KIS

Muhammad Iqbal/Net

. Kejadian "dibuangnya" 144 Kartu Indonesia Sehat (KIS) warga Surabaya ke sungai di Blitar membuat kesal Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal. Sebab, pembuangan kartu tersebut jelas menghambat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan merugikan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.

"Tentu kita sangat menyesalkan kejadian ini. Seharusnya kartu-kartu KIS itu sudah sampai di tangan para pemilik kartu sejak lama dan bisa digunakan untuk berobat," tegas politisi PPP ini, Selasa (25/7).

Penemuan kartu-kartu KIS terjadi sejak tiga hari lalu. Kartu-kartu tersebut harusnya sampai ke tangan masyarakat kurang mampu di Bendul Berisi dan Siwalan Kerto, Surabaya, sejak lama. Pihak BPJS Kesehatan sudah mengirim kartu itu lewat perusahan pengiriman JNE sekitar setahun lalu. Atas "dibuangnya" kartu-kartu itu, warga Bendul Berisi dan Siwalan Kerto tidak dapat pelayanan kesehatan secara maksimal.

Iqbal meminta Kepolisian mengusut tuntas peristiwa ini. Polisi harus mencari tahu apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum perusahaan pendistribusian atau tidak.

"Sebab, kejadian ini sangat merugikan masyarakat," ucapnya.

Iqbal juga meminta JNE, sebagai pihak ketiga yang ditunjuk BPJS Kesehatan untuk pendistribusian kartu KIS, untuk bertanggung jawab sepenuhnya. JNE tidak cukup hanya meminta maaf.

Untuk ke depannya, Iqbal berharap BPJS Kesehatan lebih selektif dalam memilih mitra atau perusahaan jasa distribusi.

"Kejadian ini harus menjadi pelajaran. Kami tidak ingin kejadian ini terulang di kemudian hari," tandasnya.

Agar pendistribusian lebih baik, Iqbal menyarankan pihak BPJS Kesehatan melibatkan aparatur desa seperti RT dan RW. Dengan begitu, pendistribusian akan tepat sasaran dan lebih cepat. Sebab, RT dan RW tentu lebih tahu kondisi masyarakat dibanding petugas kurir.

Pihak JNE sudah meminta maaf. Melalui keterangan yang disebar ke media, JNE mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"JNE menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama BPJS dan masyarakat warga Bendul Merisi dan Siwalan Kerto Surabaya," kata VP of Marketing JNE Eri Palgunadi, Selasa.

Menurut Eri, dalam melakukan proses pengiriman seluruh paket milik pelanggan, JNE selalu mengacu pada prosedur dan mekanisme monitoring. Dengan begitu, barang kiriman dapat dipastikan sampai di tangan penerima dengan aman.

Atas kejadian ini, JNE siap menindak tegas semua pihak di internal manajemen perusahaan maupun mitra yang tidak menjalankan prosedur sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan.

"Bahkan hingga ke jalur hukum," tegas Eri. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)