Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Rasio Dosen Dan Minimnya Riset Jadi Masalah Utama Perguruan Tinggi

Laporan: | Senin, 19 Juni 2017, 14:50 WIB
Rasio Dosen Dan Minimnya Riset Jadi Masalah Utama Perguruan Tinggi

Kunker Komisi X DPR/RMOL

Rasio dosen, sarana dan prasarana serta masalah akreditasi menjadi masalah utama dalam peguruan tinggi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunspek Panja SN DIKTI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau, Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi Kepri, Ketua Kopertis Wilayah X Kepri dan Perwakilan Kemenristek Dikti di Graha Kepri, Batam, Kamis (15/6).
 
Sutan juga menambahkan, selain tiga masalah utama tersebut tak kalah penting adalah masih rendahnya minat terhadap penelitian dan riset terutama di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta karena dukungan anggaran dari pemerintah relatif masih kecil.
 
"Ke depan kita dorong melalui Kemenristek Dikti untuk memberikan dukungan porsi anggaran penelitian/riset yang lebih besar, karena penelitian akan meningkatkan kualitas dosen yang berimbas pada kemajuan sebuah perguruan tinggi," imbuh Sutan.
 
Politisi Gerindra ini juga prihatin jika melihat sarana dan prasarana antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sangat mencolok terutama di daerah (luar Jawa).
 
"Minimnya sarana dan prasarana menjadikan kemampuan mayoritas Perguruan Tinggi di Indonesia untuk memenuhi Standar Nasional Dikti menjadi tidak merata," jelas Sutan.
 
Legislator Dapil Jambi ini melihat ada ketimpangan mutu Perguruan Tinggi sehingga mayoritas institusi dan prodi terakreditasi 'C' (BAN-PT), hanya sedikit prodi yang terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dsb). Akibatnya hanya ada 3 universitas di Indonesia yang masuk World Rank (QS) dari Top 500.
 
Wakil Rektor Universitas Batam Satryawan, mengusulkan agar SDM (dosen) yang kelebihan di PTN diperbantukan ke PTS. Sebagai contoh, mencari doktor S3 akuntansi di swasta sekarang sulit, karena kebanyakan memilih bekerja sebagai konsultan di perusahaan swasta.
 
"Saya juga berharap saat visitasi (datang memeriksa) BAN PT sebaiknya memiliki persepsi yang bisa memaklumi kondisi sarana dan prasarana PTS, tidak memaksakan harus sama dengan PTN," pungkas Satryawan.
 
Ikut serta dalam Tim Panja SN DIKTI Komisi X DPR yaitu Sutan Adil Hendra (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X) dengan anggota Bambang Sutrisno, Jamal Mirdad, Ida Bagus Putu Sukarta, Nuroji, Muslim, Yayuk Basuki, Dedi Wahidi, Zainul Arifin Noor, Mustafa Kamal, Yayuk Sri Rahayuningsih dan Dadang Rusdiana.[san]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)