Kementerian Agama kini memiliki banyak pelaksana tugas (Plt). Sementara Plt tidak berwenang mengambil kebijakan strategis maupun non strategis.

Anggota Komisi VIII DPR, Choirul Muna khawatir roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya, padahal banyak program-program yang sangat penting.

"Saya melihat banyak PLT ini, Pak Menteri. Irjen BHP, kemudian Dirjen Bimas, Dirjen PHU PLT juga, bisa innalillahi ini," ujarnya saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (11/6).

Dalam raker yang mengagendakan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2018 dan RKP Tahun 2018 ini Choirul Muna setuju anggaran Kemenag dinaikkan. Namun dengan catatan, Kemenag harus betul-berul bekerja.

"Saya mohon Pak Menteri untuk segera mendefinitifkan yang Plt-plt ini. Fraksi saya mendesak itu, karena saya hanya ingin di Kementerian Agama ini bekerja baik," tegas legislator asal Fraksi Nasdem ini.

Terlebih banyak kebijakan membutuhkan persetujuan dari pejabat definif. Salah satunya terkait ketidakadilan antara regulasi pendidikan umum dengan pendidikan agama.

Perbandingan rasio guru di sekolah yang berada naungan Kemenag yang dinilai masih kurang. Sementara pada pendidikan umum rasio gurunya berjumlah banyak dibandingkan muridnya. Oleh karena tidak mendapatkan perbandingan yang proporsional, guru-guru madrasah tidak dapat tunjangan sertifikasi.

"Kemarin (para guru) nangis-nangis tidak dapat tunjangan hari raya gitu loh. Mohon ditingkat implementasi ini Pak Menteri pikirkan sungguh-sungguh," pungkasnya.[wid]