Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Petani Yang Kurang Bergairah Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Laporan: Dede Zaki Mubarok | Senin, 12 Juni 2017, 14:17 WIB
Petani Yang Kurang Bergairah Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Edhy Prabowo/net

Persoalan perkebunan tebu di pabrik gula Tasikmadu, Karanganyar, harus segera diselesaikan.

Komisi IV DPR RI menganggap persoalan mesin pabrik yang sudah usang serta kendala di on farm yang menyebabkan rendemen tebu semakin menurun adalah persoalan utama.
 
Demikian kesimpulan Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, atas hasil kunjungan spesifik ke pabrik gula Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

"Jadi batas maksimal rendemen tebu adalah 6-7 tahun untuk dibongkar ratoon. Sementara di sini sudah melebihi baru dibongkar, terlebih lagi mesinnya sudah tua. Karena itulah dua hal ini harus kita sinergikan," kata Edhy.
 
Politikus Fraksi Gerindra tersebut juga meminta masalah petani yang kurang bergairah dalam bertani, akibat harga gula dipatok rendah, tidak boleh dijadikan kambing hitam atau alasan mengimpor.
 
"Menurut saya ini hanya masalah komunikasi. Jangan mencari kambing hitam, kemudian kita mengimpor, itu hanya menjadi peluang untuk impor. Peluang dan potensi kita tersedia, tinggal bagaimana seorang pemimpin mampu untuk mewujudkannya,” ungkapnya.
 
Sebelumnya, Direktur Utama PTPN IX, Budi Adi Prabowo, mengeluhkan bahwa selama ini petani memilih tidak lagi menanam tebu karena sisi ekonominya tak menjanjikan lagi.

Petani tebu merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah, sebagaimana diberikan kepada petani tanaman pangan. Sampai sekarang tidak ada lagi kredit untuk petani tebu karena perbankan masih memandang sebelah mata.
 
"Begitu pula bantuan alat pertanian yang bisa mendukung peningkatan petani, juga sudah tak ada lagi. Belum lagi ketersediaan bibit yang unggul, sudah tidak ada lagi. Penelitian bibit untuk tebu untuk dikembangkan menjadi bibit unggul hampir tak ada lagi," kata dia. [ald]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)