Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk memasukkan rancangan anggaran infrastruktur ke dalam APBN tahun 2018.

Permintaan itu sebagaimana disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin rombongan Kunker Komisi V DPR RI ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (2/5).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit mengatakan bahwa Kaltara sebagai provinsi baru memiliki kebutuhan infrastruktur yang sangat dominan. Oleh karenanya, Sigit meminta Gubernur Kaltara mengajukan anggaran untuk pembahasan APBN tahun 2018.

"Ini, kan, kita sudah masuk pada pembicaraan pendahuluan pembahasan APBN 2018. Minimal dari sini kita bisa tahu apa posturnya, apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi masukan bagus untuk teman- teman dari balai jalan di Kalimantan Utara ini," ucap Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.

Selain itu, bandara dan dermaga yang berkaitan dengan konektivitas juga menjadi perhatian Kunker Komisi V ini. Sigit berharap, keamanan dan keselamatan dapat ditingkatkan, terutama di Pelabuhan Tengkayu, dimana jalur penumpang, barang, dan transportasi masih menjadi satu.

"Berbahaya ini, kan, kiri kanannya laut. Jadi, tadi rencanakan ada 2 jalur ya. Dan pemerintah daerah sudah mendahuluinya dengan investasi Rp25 milyar, suatu angka yang lumayan menurut kami dan harus ada follow up dari pemerintah pusat," tutur politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Tarakan ini Sadarestuwati (F-PDIP), Hamka B. Kady, Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Ade Rezki Pratama, Andi Iwan Darmawan Aras  (F-Gerindra), Hanna Gayatri, Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), dan Capt. Djoni Rolindrawan (F-Hanura). Kunjungan berlangsung dari tanggal 2 hingga 5 Mei 2017. [ian]