. Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial diharapkan mampu melakukan percepatan perbaikan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat yang baru 12 tahun berdiri.

Demikian disampaikan Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain saat melakukan peninjauan lapangan objek Kemensos ke Penerima Manfaat PKH didampingi Kepala Dinas Sosial Sulbar di Lapangan Ahuni, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa lalu (2/5).

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran tahun 2005, PKH di Sulbar, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB ini, masih memerlukan proses adaptasi dalam upaya ikut memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga harapan.

"Secara umum kunjungan kerja Komisi VIII DPR ini untuk mengetahui kondisi faktual pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, dan pengelolaan zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti pimpinan agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya," terang Malik.

Legislator Dapil Jatim II ini juga menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR berperan membahas alokasi anggaran mitra kerja antara lain Kemensos. Kunjungan Kerja ini adalah bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan Komisi VIII untuk memastikan program kementerian berjalan sesuai rencana dengan dukungan anggaran yang memadai.

"Hasil pantauan lapangan ini menjadi masukan bagi Komisi VIII dalam memutuskan besaran anggaran pada tahun yang akan datang bersama pemerintah," ujar Malik.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim dan Anggota Kunker Komisi VIII secara simbolis memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat PKH berupa paket sembako melalui PKH Kemensos.

Sekretaris Daerah Sulbar Ismail Zainuddin yang mendampingi acara kunjungan secara singkat memaparkan bahwa menurut data BPS bulan September 2014, jumlah penduduk miskin perkotaan di Sulbar adalah 29.870 jiwa atau 9,99 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 124.820 jiwa atau 12,67 persen. Secara keseluruhan penduduk miskin di Sulbar 12,05 persen atau 154.690 jiwa dengan garis kemiskinan 246.524 (Rp/kapita/bulan).

Acara dilanjutkan peninjauan lapangan objek BPBD didampingi Kepala BPBD Provinsi Sulbar ke Desa tangguh Bencana Desa Pangale Kab. Mamuju Tengah. Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ini terdiri dari Abdul Malik Haramain (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VIII), dan anggota Samsu Niang, Wenny Haryanto, Zulfadhli, Ruskati Ali Baal, Kuswiyanto, An’im F Mahrus, Achmad Mustaqim, Choirul Muna, dan M. Arif Suditomo. [rus]