RMOL. Komisi II DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (25/4).

Dalam rapat itu, KPU menyodorkan anggaran bagi penyelenggaraan Pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Total anggaran yang direkapitulasi dari usulan 171 KPUD adalah senilai Rp. 11,3 triliun.

Usai rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo menjelaskan bahwa kesimpulan rapat kali ini adalah komisinya menilai anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut terlampau besar.

"DPR melihat angka itu sangat besar, kita tidak tahu detailnya supaya dilakukan evaluasi efektif dan efisien terpenuhi. Sekarang belum, pembahasannya di DPRD dengan KPUD atau Panwas atau Bawaslu provinsi​," ujarnya.

Karenanya, DPR kemudian meminta KPU dan Bawaslu mendesak 171 KPUD untuk mengevaluasi anggaran yang diusulkan itu.

"KPU dan Bawaslu melakukan evaluasi usulan anggaran KPUD, jangan sampai memberatkan APBD kita. Itu salah satu kesimpulan, DPR meminta melakukan evaluasi usulan KPUD yang masing-masing sudah disampaikan ke KPU. Pembicaran KPUD dan Pemda, KPUD dan KPU pusat agar efektif dan efisien," jelasnya.

Kesimpulan selanjutnya, tambah Fandi, Komisi II di masa sidang depan akan kembali menggelar rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu untuk membahas soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
 
"Ada amanat undang-undang terkait e-KTP​. Jadi kita mau tahu kesiapan pemerintah. Kontigensinya apa lagi, jangan samoai gagal," pungkasnya. [sam]