. Kalangan DPR menilai tantangan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik dan profesional sesuai dengan kompetensinya adalah pada besarnya jumlah penduduk di Indonesia (demografi).

Sehingga, antisipasi serta pengelolaan tata kelola ASN yang tepat harus segera dilakukan sejak dini.

"Jadi kami dari Fraksi PKS akan terus bekerja mengontrol agar kementerian bisa memenuhi tuntutan aparatur negara yang dibutuhkan," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Sutriyono dalam diskusi 'Mewujudkan Negara sebagai Pelayan Rakyat' di Ruang Pleno Fraksi PKS, DPR RI, Jakarta, Rabu (5/4).

Selain karena faktor demografi, kualitas ASN akan lebih baik juga ditentukan oleh penghargaan (reward) berupa kenaikan gaji dan tunjangan (renumerasi).

Meskipun demikian, renumerasi antar daerah ini harus dicari formula yang tepat dan adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah.

"Kami juga minta ada formula yang adil dan tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah. Apalagi Pak Menteri Asman Abnur (PAN-RB) juga sampaikan ASN sebagai perekat kesatuan daerah kita," papar wakil rakyat Dapil Jawa Tengah III ini.

Selain Sutriyono, hadir pula Menpan-RB Asman Abnur, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofyan Effendi, Mantan Mendikbud Anies Baswedan, serta Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sebagai pemberi pidato kunci. [rus]