Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Komisi IV Musnahkan 13 Ribu Bibit Sawit Impor Di Medan

Laporan: Ruslan Tambak | Sabtu, 01 April 2017, 07:05 WIB
Komisi IV Musnahkan 13 Ribu Bibit Sawit Impor Di Medan

Hermanto/Net

. Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Karantina Pertanian Kelas II, Medan, Sumatera Utara, Jumat (31/3).

Dalam kesempatan itu, Komisi IV menemukan sebanyak 13 ribu bibit sawit impor asal Papua Nugini terkena penyakit OPTK (Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina) Golongan I. Oleh karena itu, para rombongan memusnahkan bibit sawit tersebut.

"Saya mengapresiasi kerja Badan Karantina Pertanian yang telah berhasil menyeleksi bibit sawit terdampak OPTK tersebut," ujar Anggota Komisi IV, Hermanto dalam rombongan tersebut.

Lebih jauh, Hermanto meminta masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan agar selektif dalam menanam sawit terutama yang bibitnya berasal dari impor.

"Jika masyarakat menemukan bibit yang terkena OPTK segera saja dimusnahkan," jelas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Jika bibit yang terkena OPTK itu tidak dimusnahkan, kata Hermanto, maka penyakit akan menular pada batang sawit yang lain.

"OPTK akan mengakibatkan pertumbuhan sawit tidak sehat serta kualitas dan produktivitasnya rendah," papar doktor dari IPB Bogor ini.

Pemusnahan juga untuk menghindari agar OPTK tidak masuk dalam sistem tanah dan tumbuhan. Bila OPTK berhasil lolos dan masuk pada sistem tanah dan tumbuhan, maka penanggulangannya sangat sulit dan perlu anggaran yang besar.

"Agar mendapatkan bibit sawit berkualitas dan bebas dari OPTK sangat dianjurkan kepada masyarakat pekebun untuk membeli bibit sawit ke Balai Penelitian," pungkas Hermanto.

Pemusnahan terhadap bibit sawit impor terdampak OPTK oleh rombongan Komisi IV DPR dilakukan dengan cara membakar. Pembakaran disaksikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala Balai Karantina Pertanian Medan dan Kepala Karantina Bandara Kualanamu. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)