Pemerintah terkesan tidak memiliki strategi yang baik mengenai industri pertembakauan nasional. Buktinya adalah suara pemerintah terbelah soal pembahasan Revisi UU Pertembakauan.

"Tidak boleh negara, dalam hal ini pemerintah, tidak memiliki strategi dalam pertembakauan ini," sesal Wakil Keta DPR RI, Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan. Pemerintah menganggap peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk mengatur yang ada. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, menolak melakukan pembahasan. Namun, Kementerian Perindustrian sepakat melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan bersama DPR.

Fahri mengatakan, UU Pertembakauan memiliki dampak sangat besar kepada sektor ekonomi dan pembangunan kesehatan masyarakat. Tetapi, pemerintah seolah tidak mau diikat dengan strategi yang lebih kuat tentang pertembakauan nasional.

"Pemerintah ingin memainkan instrumen pemerintahan saja. Perpres, PP, Keppres, Kepmen dan lain-lain, sehingga kebijakan ini gampang ditarik ulur dan tidak tegas. Ini yang berbahaya," katanya.

Fahri menegaskan, sedianya RUU Pertembakauan bakal lebih memperhatikan nasib para petani. Di dalam RUU Pertembakauan juga diatur larangan impor tembakau. Karena itu, Fahri menduga sikap pemerintah menolak RUU Pertembakauan karena lobi-lobi yang dilakukan kelompok konglomerat yang bergerak di bisnis tembakau.

"Kayaknya ada lobi kepada pemerintah supaya ini (impor) tidak diatur, supaya liar. Sebelumnya kita (DPR) mau atur itu," ungkapnya. [ald]