Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengaku baru mendengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan. Pemerintah menganggap peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk mengatur yang ada.

"Saya baru baca koran, katanya pemerintah menolak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).

Sejauh ini memang ada keberatan dari Kementerian Kesehatan terkait pembahasan RUU tersebut. DPR pun mengusulkan agar pemerintah memasukkan poin keberatan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, pemerintah menolak meneruskan pembahasan. Menurutnya, penolakan tersebut bisa dilakukan pemerintah dengan cara tidak mengirim perwakilannya ke DPR untuk membahas bersama.

"Ya, enggak kirim utusan saja. Itu jeleknya sistem kita. Undang-undang boleh dipotong di tengah oleh pemerintah dengan cara tidak mengirim wakil untuk pembahasan," jelas Fahri.

Namun menurutnya, pimpinan DPR sama sekali tidak mempermasalahkan penolakan pemerintah. Pimpinan DPR hanya meneruskan apa yang diusulkan oleh anggota.

"Pada dasarnya kami (pimpinan DPR) tidak masalah. Pimpinan hanya melanjutkan apa yang jadi aspirasi di Komisi dan AKD. Ini hanya melanjutkan saja. Keputusan politik kita itu ditentukan pada saat voting one man one vote, pimpinan maupun anggota," ujarnya. [ald]