Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan seluruh pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kemarin (Selasa, 14/3) secara khusus membahas mengenai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa pertemuan itu mengerucut pada pembahasan mengenai pemerataan ekonomi.

“Kita tahu bahwa Bank Dunia membuat laporan terkait ketimpangan yang luar biasa di masyarakat Indonesia, meskipun angka gini koefisien masih di kisaran 0,4, tetapi kalau kita breakdown, misalnya dalam kepemilikan lahan, itu bisa mencapai 0,74,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (15/3).
 
Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengatakan bahwa kekayaan Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga dalam pertemuan itu dibahas terkait rencana pemerintah untuk melakukan reforma agraria dan redistribusi aset dalam menekan ketimpangan yang terjadi.
 
“Saya kira tadi juga presiden menyebut new economic policy dan affirmative action. Saya kira ini bagus sekali kalau presiden mau melaksanakan new economic policy, seperti yang terjadi di Malaysia. Malaysia relatif cukup berhasil. Kalau ini akan dilakukan, kita dukung. Mudah-mudahan bukan hanya sekadar wacana,” jelas Fadli yang hadir di Istana bersama Ketua DPR Setya Novanto dan pimpinan DPR lainnya.
 
Fadli menambahkan, reforma agraria itu akan dilaksanakan dengan membagikan lahan seluas 12,7 juta hektar yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan 9 juta hektar lahan yang ada di Buku Badan Pertahanan Nasional (BPN).
 
“Berarti hampir sekitar 20 juta hektar tanah yang akan dibagi kepada rakyat. Benar atau tidak ini, jangan sampai sekadar wacana. Kalau benar, tentu kita dukung. Karena land distribution dan reforma agraria ini sangat penting. Permasalahannya, ini jangan hanya sekadar di angka dan rencana,” harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memaparkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada 2016 lalu telah mencapai 5,05 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita pada 2016 alhamdullilah mencapai 5,05 persen. Ini patut disyukuri karena pada 2015 lalu hanya mencapai 4,88 persen,” jelas presiden.
 
Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, namun menurut presiden, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Selain Pimpinan DPR hadir pula dalam pertemuan ini, Pimpinan MPR dan Pimpinan DPD, Pimpinan MK, MA dan Komisi Yudisial. [ian]