. Salah satu cara menyelesaikan kelebihan (over) kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia adalah dengan memaksimalkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membina masyarakat.

"Hari ini seolah-olah tahanan di Lapas itu adalah  beban Kemenkumham, padahal, seperti di Bali ada beberapa tahanan justru dari daerah lain. Menjadi pertanyaan buat kita, apa tanggung jawab pemda dalam mengatasi penyakit masyarakatnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa saat meninjau Lapas Kelas II A Kerobokan, Bali, Kamis (9/3).
 
Menurut Desmond, cermin buruk kinerja pemda adalah bagaimana mengatasi penyakit masyarakatnya. Tujuan bernegara yang baik adalah bagaimana membuat masyarakatnya baik. Buat apa jika pembangunan bagus, tapi masyarakatnya "sakit".

"Makanya kami meminta detail data tahanan di Lapas Kerobokan ini, agar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemda dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kita akan rapat terpadu dengan memanggil Kemendagri mengevaluasi peran pemda mengatasi penyakit masyarakat," jelas politisi Partai Gerindra ini.
 
Dengan memaksimalkan peran pemda ini, Desmond mengharapkan, berkurangnya tahanan di setiap Lapas. Tahun lalu saja, Kemenkumham meminta untuk menutupi hutang makan narapidana sekitar Rp 4 triliun.

Selain itu, lanjut Desmond, Komisi III menemukan masih adanya aparat yang bermain dengan tahanan, terkait peredaran narkoba di Lapas Kerobokan.

"Kepala Lapas tadi sudah mengakui, tetapi sudah ada proses untuk menyelesaikannya," tutupnya. [rus]