DPR Dorong Peningkatan Sarpras Pendidikan Di Lampung Timur
Laporan: | Rabu, 01 Maret 2017, 16:23 WIB
. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lampung Timur, (Lamtim) Provinsi Lampung, dinilai masih minim dan memprihatinkan. Bahkan, beberapa sekolah memiliki fasilitas yang tidak lengkap. Untuk itu, Komisi X meminta adanya perhatian Pemerintah Pusat, dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana di Lamtim.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Hendra saat memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR ke Lampung, khususnya saat meninjau beberapa sekolah di Lamtim, Senin (27/2/). Sekolah yang didatangi Tim Kunker Komisi X diantaranya SD Negeri 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, dan SMA Negeri 1 Sukadana. Dalam kunjungan ini, Komisi X didampingi langsung Bupati Lamtim, Chusnunia Chalim.
“Setelah kami mengunjungi beberapa sekolah, baik di SD, SMP dan SMA, kita melihat beberapa sarana dan prasarana yang masih sangat membutuhkan perhatian. Komisi X akan mendorong sarana dan parasarana, terutama dalam bentuk infrastrukturnya, agar kedepannya ini bisa lebih baik, sehingga kenyamanan anak-anak dalam belajar bisa lebih baik,†kata Sutan
Politisi F-Gerindra itu menambahkan, setelah mengunjungi SDN 1 Tulus Rejo, pihaknya mendapat laporan bahwa sekolah yang dibangun pada tahun 1960 itu tidak pernah direnovasi, bahkan mendapat kelas baru. Untuk itu, ia meminta perlu adanya Ruang Kelas Baru (RKB). Termasuk di SMPN 2 Batanghari Nuban, pihaknya melihat masih perlu adanya perbaikan-perbaikan. Bahkan di SMAN 1 Sukadana, Komisi X menemukan laboratorium komputer yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, sehingga ruangan Nampak tak terawat dan peralatan yang tak berfungsi.
“Kami melihat suasananya ini butuh perbaikan-perbaikan agar siswa semangat dalam belajar. Sehingga kedepannya, kami berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di Lamtim bisa bersaing dengan daerah lain,†imbuh Sutan.
Terkait kondisi sarana dan prasarana ini, Komisi X mendorong Pemkab Lamtim untuk memiliki data pokok pendidikan (dapodik) yang baik. Pasalnya, dapodik ini menjadi salah satu acuan yang akan menjadi Pemerintah Pusat.
“Kami juga akan coba lihat, bagaimana neraca pendidikan, apakah selama ini telah ada perimbangan di Kabupaten Lamtim. Sehingga ada sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,†tambah Sutan.
Politisi asal dapil Jambi ini juga mengapresiasi langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan Bupati Lamtim Chusnunia. Apalagi, sebelum Chusnunia terpilih menjadi Bupati Lamtim, merupakan Anggota Komisi X DPR.
“Ini merupakan kecerdasan Bupati, bagaimana menata Kabupaten ini ke depan, dengan menata SDM. Jadi, kami akan terus melakukan langkah-langkah.untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana, sehingga ke depannya tercipta keadilan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia,†tutup Sutan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamtim Chusnunia Chalim mengakui, pembangunan infrastruktur, khususnya pada bidang pendidikan di Lamtim cukup lambat. Pihaknya selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, namun terkendala dalam hal pendidikan.
“Banyak sekolah yang harus dibenahi. Tadi kami mengunjungi SD yang dulu sempat tenar pada zamannya dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, namun semakin ke sini, butuh pembenahan, sehingga membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat. SMP juga begitu,†jelas Chusnunia.
Chusnunia menambahkan, walaupun untuk tingkat SMA, dan SMK, dan sederat kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, namun pihaknya berharap tetap mendapat perhatian. Ia pun meminta di Lamtim agar pembangunan SMK diperbanyak, sehingga menciptakan lulusan yang siap kerja.
Selain meninjau bidang pendidikan, Komisi X juga melihat secara langsung proses produksi komoditas pisang dan nanas di PT Nusantara Tropical Farm. Komisi X menilai perkebunan ini berpotensi menjadi agro wisata. Komisi X mengakhiri kunjungan kerja di Lamtim dengan mengunjungi Taman Nasional Way Kambas di Way Jepara, Lamtim.
Ikut hadir Anggota Komisi X DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Rinto Subekti dari F-PD, Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan), dan dari F-PG yakni Popong Otje Djundjunan dan Mujib Rohmat. Berikutnya Dwita Ria, Sri Meliyana dan Iwan Kurniawan dari F-Gerindra, Reni Marlinawati (F-PPP). Turut serta dalam rombongan, mitra kerja Komisi X, diantaranya perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, hingga Badan Ekonomi Kreatif. [wid]