. Harus ada leading sector yang mengkoordinasikan kerja-kerja pemberantasan tindak pidana terorisme yang sifatnya tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pencegahan dan penanganan pasca peristiwa.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR Muhammad Syafi'i di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Untuk itu, Pansus mendukung yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bisa melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam koordinasi penanganan teroris, baik dalam pencegahan, penanganan atau tindakan, maupun penanganan.

"Kita ingin ada satu leading sector. Kalau di PP 86/2010 yang kemudian dirubah menjadi Perpres 12/2012 tentang BNPT. Kita sebenarnya sudah melihat fungsi BNPT itu mengkordinasi semua kementerian dan lembaga dalam penanganan teroris, tapi sayangnya sifat koordinasi ini masih pada level operasional, maunya itu pada level kebijakan, kita ingin dia punya kekuatan pada level pengambil kebijakan," kata anggota Komisi III itu.

Menurut Syafi'i, DPR menginginkan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme bukan hanya sekedar penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun harus disertai pula dengan pencegahan, penindakan, dan penanganan terhadap korban.

Dalam RUU yang diajukan Pemerintah kepada DPR, kontennya lebih pada penindakan, setelah melalui pendalaman di DPR kemudian Pansus membagi pembahasannya pada tiga bagian besar yakni pencegahan, penindakan, dan penanganan pasca peristiwa teroris.

"Kita (DPR) ingin UU itu jangan untuk menghukum, bahwa aspek hukuman itu tetap ada, tapi lebih dari itu bagaimana orang tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu kita membagi pembahasan dari pencegahan, penindakan dan penanganan korban. Selama ini hanya penindakan, dan tidak dicegah orang untuk menjadi teroris. Ini bangsa kita juga dan bisa kita cegah," ucap politisi Gerindara itu. [rus]