Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Bantuan Gempa Aceh Harus Terkordinasi Dan Merata

Laporan: Ruslan Tambak | Rabu, 14 Desember 2016, 10:58 WIB
Bantuan Gempa Aceh Harus Terkordinasi Dan Merata

Foto/Parlementaria

. Pemerintah dan BNPB diminta dapat menyalurkan bantuan bencana gempa Aceh dengan merata dan terkoordinasi dengan bagus.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR Fadhlullah di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Senin lalu (12/12). Anggota Dewan yang juga berasal dari Dapil Aceh ini selesai melakukan kunjungan kerja di Aceh bersama rombongan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurutnya, setelah mendarat dan menuju lokasi gempa banyak temuan yang dilihatnya, terutama masalah bantuan yang belum semuanya tersentuh, khususnya untuk daerah pelosok.

"Yang paling parah kita lihat di Pesantren Mudi Mesra dan di Pidie Jaya, kita melihat bangunan-bangunan yang rata dengan tanah dan banyak pengungsi di tempat itu. Sementara yang di pedalaman belum tersentuh bantuan," lanjut Fadhullah.

Dia berharap kepada pemerintah pusat karena anggaran yang tersedia di pemerintah daerah itu sangat terbatas, maka perlu segera dicari solusia ke depan khususnya membangun kembali masjid, tempat ibadah lainnya, ataupun rumah.

"Perlu dipikirkan bersama untuk membangun kembali rumah dan tempat-tempat ibadah hendaknya diarahkan pada bangunan anti gempa," tekan dia seperti dikabarkan Parlementaria.

Fadhlullah menjelaskan bahwa Pimpinan DPR sudah menjadwalkan untuk memanggil menteri-menteri terakit bisa hadir ke Aceh, untuk mencari solusi bagaimana pembangunan di Pidie Jaya dan Aceh karena daerah tersebut merupakan daerah rawan gempa.

"Sebenarnya kalau alarm dari dulu sudah terpasang dipinggir laut semenjak terjadinya tsunami. Yang menjadi kekurangan selama ini, bencana gempa ini memang belum ada yang bisa mendeteksi. Kita berharap ke depan harus punya satelit yang bisa mendeteksi paling tidak sebelum gempa sudah ada tanda-tandanya," ujar politisi Gerindra tersebut. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)