Menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa merupakan hak konstitusi setiap warga negara Indonesia yang dilindungi konstitusi.

Karenanya tidak benar jika masih ada pihak kepolisian di beberapa daerah menghalangi masyarakat yang ingin ikut Aksi Bela Islam III pada Jumat (2/12) besok. Sepatutnya yang dilarang itu jika aksi mengarah anarkis, bukan damai.

"Seluruh orang harus beri kewenangan unjuk rasa sesuai koridor antara pelanggaran dan sebagainya. Sehingga hal negatif pasti dilarang, positif dianjurkan," jelas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).

Berkaca pada Aksi Bela Islam II pada 4 November lalu, Agus yakin aksi lanjutan besok akan berjalan tertib dan bahkan super damai.

"Kemarin tertib tapi ada yang katakan kemarin damai sekarang super damai," imbuhnya.

Ia berharap tuntutan pengunjuk rasa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI)  agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan dapat dipenuhi aparat penegak hukum.

"Mudah-mudahan goalnya dicapai sehingga nggak ada rentetan lagi dan ada aksi yang lebih besar. Karena ini sudah sangat besar," tutupnya.[wid]