. Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mengaku sudah sejak lama mencermati pro kontra Ujian Nasional (UN) terhadap peningkatan pendididkan anak-anak. Menurutnya, baik yang mendukung maupun yang menolak adanya UN memiliki alasan dan argumen yang sama-sama kuat. Dari pengamatannya itu dia setuju jika pemerintah melakukan moratorium UN.

"Jika UN ditiadakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendy, Saya salah satu orang yang menyambut positif hal ini," tegas anggota Komisi VIII ini dalam keterangannya, Rabu (30/11).

Sebab politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai sejak tahun 2003 hingga kini, UN merupakan momok yang menakutkan bagi semua siswa, guru dan bahkan sekolah. UN justru membuat anak hanya menghafal soal, bukan memahami materi yang diajarkan oleh gurunya.

"Anak-anak kita mirip seperti robot, belum lagi waktu bermain mereka habis untuk mengikuti les mata pelajaran, dan tentu ini menganggu perkembangan anak. Padahal harapan semua orang tua saat anaknya bersekolah adalah agar anak mampu memahami ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat di masa depan dan memiliki kecerdasan emosional dengan budipekerti yang baik," ucapnya.

Para guru pun dipandangnya sangat terbebani ketika UN tiba, sebab reputasinya ikut dipertaruhkan jika anak didiknya tidak lulus UN.

"Asumsi saya kenapa akhir-akhir ini budi pekerti anak jaman sekarang menurun, karena asupan ilmu tentang budipekerti, intergritas sedikit didapatkan anak ketika di sekolah. Guru saat ini hanya fokus bagaimana anak didiknya lulus mata pelajaran yang diujikan dengan nilai yang bagus," ujar Arzeti.

Namun demikian, lanjut Arzeti, negara boleh saja memaksakan UN, asalkan standar pendidikan di negeri ini, mulai dari ujung timur dan ujung barat Indonesia, sudah setara dan merata.

"Karena pemerintah melalui Kemendikbud sebagai leading sektor pendidikan kita masih banyak PR, misalnya ketimpangan antara pendidkan di Jawa dan di luar Jawa, peningkatan kualitas guru, penerapan kurikulum, rendahnya budaya literasi di sekolah, masalah sarana dan prasarana sekolah ini yang harus diselesaikan dulu. Untuk saat ini baiknya ujian atau evaluasi dalam skala nasional yang diselenggarakan oleh pemeritah hanya dijadikan sebagai patokan atau pemetaan lembaga pendidikan dan bukan untuk mementukan atau menghakimi kelulusan siswa," tukasnya. [rus]