Pertemuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dan tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) diapresiasi baik pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusi warga negara yang sama sekali tidak boleh dilarang. Sehingga dengan adanya pertemuan tersebut hak warga negara untuk menyuarakan pendapat bisa digelar dengan baik.

"Nggak boleh unjuk rasa dilarang-larang. Apalagi kita dengar laporan di daerah-daerah ada sejumlah Kepolisian larang bus. Nggak boleh ada pelarangan-pelarangan. Yang nggak boleh kalau destruktif," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Apalagi, Aksi 212 adalah aksi yang dijamin oleh para penanggungjawabnya. Mereka bahkan sudah bersepakat dengan Kapolri bahwa Aksi Bela Islam III hanya dilakukan di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

"Kalau ada apa-apa penanggungjawabnya diminta pertanggungjawaban akan lebih tertib di Monas. Akan lebih terkelola," jelasnya. [ian]