Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Gerindra: Seperempat APBN 2017 Hanya Untuk Bayar Utang

Laporan: Ruslan Tambak | Kamis, 20 Oktober 2016, 09:37 WIB
Gerindra: Seperempat APBN 2017 Hanya Untuk Bayar Utang

Sutan Adil Hendra/Net

. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai kondisi keuangan negara dalam situasi gawat.

Hal ini Sutan ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa wakutu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp 2123 triliun, sebesar Rp 221 triliun habis terpakai untuk membayar cicilan bunga utang pemerintah.

Ironisnya, sebut Sutan, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp 500 triliun, jika hutang pokok juga jatuh tempo dan harus dicicil dalam tahun anggaran yang sama pada tahun 2017.

"Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar hutang, sisanya untuk menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar, mana lagi dana untuk membangun?" kritisi Sutan, Kamis Rabu (19/10).

Politisi Fraksi Gerindra itu menilai, kondisi gawat keuangan negara ini tidak bisa lagi diatasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang, karena pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya.

"Sehingga, untuk menutupi kondisi ini pemerintahan Jokowi terus melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman, akibatnya pemerintah terjebak dengan permainanan negara donor," analisa politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Menurutnya, pemerintah tidak sadar menerapkan kebijakan utang jangka pendek, yang digunakan untuk investasi jangka panjang, akibatnya proyek yang dibangun belum memiliki manfaat, namun kewajiban membayar hutang sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang.

"Jika ini terjadi kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk menalangi kebutuhan, padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah digadai ke pihak luar,"  imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini seperti dilansi dari Parlementaria, Sutan berharap pemerintah segera sadar dengan mengubah kebijakan utang luar negeri. Terutama pinjaman infrastruktur yang berbunga tinggi. [rus]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)