Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Jelang Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Evaluasi Komisi I

Laporan: | Senin, 17 Oktober 2016, 20:49 WIB
Jelang Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Evaluasi Komisi I

Hanafi Rais

Menjelang dua tahun pemerintahan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Salah satunya mengenai ketertinggalan ekonomi yang lesu," tegas Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (17/10).

Meski demikian, dia menilai, pemerintahan Jokowi -JK telah berhasil dalam hal pengelolaan keuangan negara. Utamanya setelah momen reshuffle kabinet, dengan mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

"Menkeu berhasil mengelola PR tersebut dan semua terkonsolidasi mulai dari keuangan negara," jelasnya.

PR pemerintahan yang lain adalah terkait penegakan hukum. Menurutnya masih banyak kasus korupsi yang harus dikejar.

"Terkait kasus korupsi yang jadi pertanyaan publik apakah sudah adil apa belum, itu yang perlu diseslasaikan," tandasnya.

Kemudian, terkait pertahanan negara. Putra Amien Rais ini mengaku pada awalnya dia kecewa. Bagaimana tidak, anggaran pertahanan negara yang menurutnya sangat penting justru diturunkan oleh pemerintah.

Namun dia mengaku akhirnya bernafas lega setelah beberapa waktu lalu pihaknya memanggil Menkeu SMI, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Disitu SMI berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan dalam APBN 2017 ini.

"Dianggarkan seperti semula dan sesuai dengan trek RPJMN yaitu 1,5 persen PDB," jelasnya.

Selain itu, terkait evaluasi program bela negara. Pandangan dia, program bela negara belum jelas orientasinya kemana.

"Kurang bisa menjawab kebutuhan publik. Karena bela negara sejatinya menghadapi ancaman nontradisional tentu bukan Bela Negara. Tetapi meningkatkan kapaaitas angkatan bersenjata maupun warga menangkal ancamam non tradiaional. Sehingga harusnya diisi yang lebih kekinian," bebernya.

Sebab itu, dia menilai program bela negara merupakan kegiatan yang mubazir.

"Untuk sektor lain udah mulai menunjukan beberapa keberhasilan melalui beberapa kali reshuffle. Dan tentu ini mensolidkan pemerintah supaya sinyal ke luar negeri dan investor postif. Karena ada PR utama yakni ekonomi," tandasnya. [zul]
1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)