Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengakui adanya overlap (kelewat batas) dalam pembahasan Penyertaan Modal Negara di Komisi XI DPR.

Diketahui pekan lalu, 36 anggota Komisi VI DPR melaporkan Ketua DPR, Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait mitra kerja BUMN.

"Memang sedikit ada overlap. Kita lihat di missnya. Tapi yang jelas pimpinan di Komisi VI, bukan di Komisi XI," ujar Fadli di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

Fadli sendiri mengaku tidak diundang dalam rapat pimpinan yang membahas tentang mitra kerja BUMN tersebut.

"Nanti kita lihat. Karena setahu saya tidak ada perubahan keputusan bahwa itu dialihkan ke XI. Saya akan periksa minutes of meeting yang ada di rapim atau mungkin di rapat-rapat lain. Karena setahu saya di rapim nggak ada," bebernya.

Dalam laporan para anggota Komisi VI, Ade Komarudin dituding melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi XI, dan sembilan direksi BUMN. Menurut Fadli, Ade perlu menjelaskan hal itu ke publik, kecuali hanya pertemuan biasa.

"Kan ada kecuali itu, hasil rapat pimpiman Komisi VI dan Komisi XI di bawah koirdinasi Bapak Taufik Kurniawan. Saya kira tidak masalah. Seperti saya bikin rapat gabungan, kalau tidak ada landasannya tidak boleh. Kecuali hanya ngobrol-ngobrol saja," tukasnya.[wid]