Pengembangan lapangan gas bumi Blok Masela terus menyisakan persoalan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdapat temuan biaya konsultan Masela melalui penunjukan langsung sebesar Rp 3,8 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal ini membuat BPK untuk pertama kalinya memberikan opini tidak wajar atas laporan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dipimpin Amien Sunaryadi.

Komisi VII DPR pun berencana memanggil Kepala SKK Migas dan jajarannya terkait temuan BPK tersebut.
 
"Kita akan minta keterangan kepada SKK Migas untuk masalah ini (temuan BPK)," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha menanggapi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Jakarta, Kamis (13/10).

Bahkan menurut Satya, kemungkinan Komisi VII meminta BPK untuk mengaudit investigasi terhadap SKK Migas.

"Dan tidak menutup kemungkinan untuk minta BPK melakukan audit investigasi," ujar Satya.

Seperti diketahui, BPK melihat banyak kejanggalan dalam proses penunjukan konsultan Masela yang dapat merugikan keuangan negara. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam pernyataannya.

"Ada biaya-biaya yang tidak perlu dibayarkan dan mestinya dikembalikan ke kas negara, " ujar Harry.

BPK menganggap skema penunjukan langsung hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Karenanya, pemilihan PT Synergy Engineering (SE) dan Poten & Partners (PP) sebagai konsultan tidak bisa dilaksanakan penunjukan secara langsung oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.[wid]