Pemerintah Jokowi bisa dianggap tidak beres dengan mengumumkan hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir.

"Pertanyan dasarnya adalah ini dokumen negara, kalau nggak ada di Kementerian Sekertariat Negara (Setneg), berarti Setneg nggak benar, berarti pemerintahan ini nggak benar," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Desmon Junaidi Mahesa di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Nah, jika dokumen tersebut hilang ketika Mensetneg saat ini, Pratikno menjabat, maka dialah yang harus bertanggung jawab.

"Jangan sampai beban yang bukan pemerintah ini kita jadi nilai pemerintah ini nggak beres," ujar mantan aktivis 98 ini.

Menurutnya, semua pihak harus transparan dalam kasus pembunuhan Munir, termasuk mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun juga harus terbuka.

"Yang harus dilakukan Setneg adalah minta aparat negara untuk penyelidikan dimana hilangnya dokumen ini dan siapa yang hilangkan. Kalau pas pemerintahan SBY, ya harus berlaku tegas penghilangan dokumen negara," tukasnya.[wid]